Home Kabar Opini Mendesak, Sudah Cukup Sensitifkah Kebijakan Publik di Bojonegoro?

Mendesak, Sudah Cukup Sensitifkah Kebijakan Publik di Bojonegoro?

643
0
Ilustrasi

#Sentilan Cak Ikin

Mendesak, Sudah Cukup Sensitifkah Kebijakan Publik di Bojonegoro ?(*

Kita semua sebagai warga Bojonegoro pasti merasakan kebanggaan atas kekayaan sumber daya alam (SDA) yang kita miliki. Hal itu merupakan suatu berkah yang dapat membantu Bojonegoro kaya secara ekonomi. Pada umumnya hal itulah yang ada di benak pikiran sebagian besar dari kita bahwa SDA yang melimpah merupakan anugerah yang mampu memakmurkan suatu Pemerintahan Daerah.

Menariknya, dalam studi ekonomi politik terdapat sebuah fenomena ironis yang dikenal dengan istilah “kutukan sumber daya alam ” yang menyatakan bahwa daerah/negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama yang tak terbarukan seperti minyak dan hasil tambang, cenderung lebih lambat pertumbuhan ekonominya jika dibandingkan dengan daerah/negara yang terbatas sumber daya alamnya.

Menurut pendapat para ahli, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya paradoks tersebut,
1. Lemahnya inovasi akibat terlena akan kemudahan memperoleh pendapatan dengan ekstraksi SDA,
2. Menurunnya daya saing sektor lain akibat terlalu fokus pada sektor ekstraksi SDA,
3. Timbulnya korupsi dan ekonomi rente {rent seeking) yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintah dan pengusaha dengan menggunakan momentum mudahnya pengumpulan pundi-pundi melalui pengerukan SDA.

Minyak di Bojonegoro saat ini menyumbang 210 ribu barel dari kebutuhan minyak secara nasional sebanyak 750 ribu barel per hari. Ini berarti hampir 28 % kebutuhan minyak nasional di supply oleh Kabupaten Bojonegoro. Dengan kontribusi Minyak yang besar maka berimplikasi pada Dana Bagi Hasil Migas yang diterima oleh Kabupaten Bojonegoro. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. Dan, nilai DBH Migas Kabupaten Bojonegoro tertinggi se Jawa Timur. Alokasi DBH Migas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2,6 triliun lebih (Rp2.668.110.378.000). Dengan DBH Migas Bojonegoro Rp 2,6 triliun, ditambah dengan pendapatan DBH Migas Triwulan IV sebesar Rp 300 miliar dan ditambah dengan SILPA tahun anggaran 2018 sekitar Rp 500 miliar maka jumlah APBD Bojonegoro tahun 2019 bisa mencapai Rp 5,7 triliun.

Tantangan yang di hadapi oleh dunia perpolitikan kita saat ini adalah pentingnya untuk memaknai ulang apa itu politik. Kita semua perlu menjernihkan kembali makna politik sebagai sebuah kebijakan publik, bukan tingkah laku aneh dari para elite nya. Maka dari itu penting bagi kita warga Bojonegoro untuk ikut mengamati bagaimana kebijakan publik di Bojonegoro di kelola oleh legislatif dan eksekutif.

Akhir-akhir ini kita disuguhkan oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menyiapkan anggaran sekitar Rp 40 miliar untuk membeli kereta api ke PT Industri Kereta Api (PT INKA) Madiun. Kereta api tersebut nantinya akan di beri nama BoeAnna. Dana sebesar itu disiapkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro.

Kebijakan pembelian kereta api ini nampaknya perlu mendapatkan perhatian yang serius terkait manfaat dan mudharatnya bagi semua warga Bojonegoro. Sebagaimana diketahui secara jamak bahwa jalur kereta api adalah jalur yang di monopoli oleh BUMN PT KAI, jadi tidak mungkin sebuah daerah mampu untuk membuat jalur rel kereta api secara mandiri. Jadi berdasarkan asas manfaat yang nantinya Kereta BoeAnna tersebut hanya beroperasi dari Stasiun Tobo hingga Surabaya, maka dapat dipastikan hanya berapa persen saja warga Bojonegoro yang bisa memanfaatkan itu ? Belum lagi misal benar banyak yang awalnya naik Bus kemudian naik kereta itu, apakah disediakan angkutan umum dari stasiun ke tempat-tempat sekolah atau tempat kerja mereka ? Belum lagi bagaimana nasib warga-warga Bojonegoro yang rumah nya jauh dari akses atau tidak pernah ada akses jalur kereta tersebut ? (misal, warga Gondang, Sekar, Ngasem, Tambak Rejo, Ngraho ?). Hal inilah yang harus diperhatikan oleh penyelenggara Pemerintahan Bojonegoro yang sedang menikmati adanya puncak produksi Migas, kebijakan berbasis SDG’s harus menjadi acuan jika tidak ingin mendapat kutukan dari kelimpahan anggaran tersebut.

Kebijakan selanjutnya adalah yang dua hari ini netizen Bojonegoro ribut memperbincangkan pengecetan Stadion Letjen H. Soedirman. Sisi depan stadion yang terletak di Desa Campurejo, Kecamatan/Kota Bojonegoro itu dicat dengan warna hijau kombinasi merah. Sebelumnya, stadion yang berkapasitas 15.000 penonton itu bagian depannya berwarna biru kombinasi orange. Namun sejak Sabtu, (13/7) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro melakukan pengecatan dengan warna dominan hijau.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Willy Fitrama mengatakan bahwa “Selain untuk merefresh suasana, juga terkait dengan kegiatan untuk lebih membangun Bojonegoro yang berwawasan lingkungan dan mendukung kegiatan penghijauan alam, agar memberikan rasa nyaman. Warna hijau merupakan simbol kenyamanan dan mempunyai arti alam atau lingkungan,” tuturnya.

Menurut hemat saya, sah-sah saja jika Bojonegoro mau membangun Bojonegoro yang berwawasan lingkungan dan mendukung kegiatan penghijauan alam, agar memberikan rasa nyaman. Tetapi apakah harus mengorbankan warna kebanggan Persibo yang sejak kelahirannya sudah memilih warna orange sebagai warna kebanggaannya ? Kemudian banyak muncul kegelian pertanyaan dalam benak saya: Apakah stadion Old Trafford di Manchester United akan di cat ulang dengan warna hijau karena ingin memberikan rasa nyaman kepada para warga di MU sana ? (nanti julukannya menjadi “The Green Devil” kan jadi ndak keren lagi masa julukannya “setan ijo”), kemudian misalnya karena Bu Risma sebagai wali kota Surabaya memiliki program untuk memerangi kekerasan pada perempuan dengan mempopulerkan warna pink, apakah stadion Gelora Bung Tomo akan di permak menjadi warna pink ? (bonek pasti yo ndak setuju to yo, nanti mereka berjuluk “bajul pink”). Nah menurut hemat saya, atas alasan apapun seharusnya stadion di Bojonegoro harus tetap di dominasi dengan warna orange sebagai warna kebanggaan.

Tetapi selain dua kebijakan diatas, ada juga kebijakan di Kabupaten Bojonegoro yang berhasil menyabet 2 rekor MURI yakni menyuguhkan 2.050 penari “Thengul” di kawasan Trucuk, dan juga menyediakan 25.000 sego buwuhan. Dengan dandanan khas penari Thengul, para penari berjajar di sisi Jembatan Sosrodilogo Bojonegoro. Para penari perempuan itu berasal dari 50 siswi sekolah dasar, 510 pelajar dari tingkat 20 SMP, serta 447 pelajar dari tingkat SMA/SMK. Pagelaran Kolosal ini merupakan rangkaian acara dalam Bojonegoro Thengul International Folklore 2019 yang dihelat pada 14-18 Juli 2019.

Menurut hemat saya kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat berorientasi pada SDG’s, bagaimana pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal Bojonegoro bisa go international. Bojonegoro Thengul International Folklore Festival 2019 adalah bagian dari upaya promosi branding “Pinarak Bojonegoro” untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Bojonegoro, baik wisatawan lokal maupun internasional. Melalui kebijakan ini pemerintah Bojonegoro menegaskan kepada dunia dan Indonesia bahwa ikon budaya Bojonegoro adalah tari Thengul dan Nasi Buwuhan adalah ikon kuliner.

Harapan penulis adalah, semoga pembangunan di Bojonegoro yang sedang mengalami puncak produksi migas nya bisa mengalokasikan anggaran untuk membuat kebijakan yang berorientasi SDG’s (pembangunan berkelanjutan). Selain itu unsur pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius dalam merancang setiap kebijakan publik yang akan di implementasikan. Jangan sampai kesenjangan yang terjadi di Bojonegoro dibiarkan terus “mengongo” seperti tanah-tanah di Bojonegoro bagian selatan yang selalu “mengongo” di musim kemarau karena tak dapat sentuhan kebijakan dari pemerintah.

Penulis : *)Ahmad Sholikin adalah warga Bojonegoro.

Editor : DeBe redaksi wiraswara

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here