Home Kabar Opini (Catatan kedua) Meleluasakan Pejabat Menyelesaikan Masalah Rakyat dan Melakukan Inovasi

(Catatan kedua) Meleluasakan Pejabat Menyelesaikan Masalah Rakyat dan Melakukan Inovasi

418
0

Meleluasakan Pejabat Menyelesaikan Masalah Rakyat dan Melakukan Inovasi (diskresi- catatan ke 2)

Note by Kang Yoto (UID)

PIDATO kenegaraan Pensiden Joko Widodo di hadapan DPR RI tanggal 16 Agustus 2019 mengajak kita semua untuk membangun Indonesia dari masa depan. Masa depan yang maju dan bermartabat di tengah situasi global yang cepat berubah, penuh kompetisi dan peluang. Untuk ini diperlukan strategi dan cara baru, tidak boleh terjebak dengan cara lama. Hanya dengan cara ini maka cita cita kemerdekaan dapat diwujudkan.

Presiden mengemukakan pentingnya tata kelola yang memudahkan, out put dan out come oriented. Dengan demikian maka Pejabat akan fokus pada solusi inovasi. Panggilan ini harus didukung semua pihak. Idealnya dengan menata ulang seluruh produk peraturan untuk disesuaikan dengan spirit baru ini. Namun cara ini pasti memerlukan energi bangsa yang luar biasa.

Sebagai alternatif dapat dilakukan beberapa hal berikut:

1. Mari kita semua sepakat bahwa tugas pokok pejabat negara adalah menyelesaikan problem bangsa dan negara

2. Menciptakan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mudahnya disebut kemanfaatan publik adalah out put kinerja pejabat

3. Dalam rangka wujudkan gotong royong kebangsaan atau koloborasi, Saatnya mengubah cara berpikir pendayagunaan aparatus sipil menjadi pendayagunaan sumberdaya negara. ASN, TNI, Polri, Aparatur negara lainnya bersinergi dan berkolaborasi dengan kalangan pebisnis, akademisi, perbankan, dan masyrakat luas untuk wujudkan kemanfaatan publik.

4. Perubahan tata kelola dilakukan secara sistematis dan parsial untuk melapangkan jalan memproduksi kemanfaatan publik.

5. Jika perubahan tata kelola lebih lambat terhadap hajat kemanfaatan publik maka dimungkinkan penyimpangan atas tata kelola (diskresi)

6. Untuk menjamin pelaksanaan niat baik dan pengendalikan niat jahat maka diskresi ini dilakukan dengan cara transparan yaitu dengan menyebut jenis dan jumlah penyimpangan, beserta alasannya, dan manajemen resiko selayaknya kegiatan bisnis.

7. Untuk menghindari pemborosan maka prinsip kelayakan dalam pelaksanaan dilakukan dengan pertimbangan pihak yang kompeten.

8. Laporan kinerja dibuat dengan menggambarkan situasi sebelum dan sesudah diskresi.

9. Semua produk diskresi dibebaskan dari tuntutan hukum sepanjang dilakukan secara transparan.

10. Untuk memudahkan proses diskresi ini maka digunakan smart engine atau artificial intelligence (produk Corona maupun Dattabot) yang logicnya dikembangkan secara progresif berdasarkan problem lapangan dan solusinya oleh para ahli. Keberadaan alat ini akan mempermudah dan memperpendek proses.

Jakarta, 20 Agustus 2019

Penulis: Dr. H Suyoto M.Si

Editor: DeBe wiraswara

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here